Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan jumlah penduduk miskin pada tahun ini akan bertambah 4,5 juta orang akibat kenaikan harga bahan bakar minyak. Total orang miskin diperkirakan akan mencapai 41,7 juta jiwa atau 21,92 persen dari total penduduk, jauh lebih tinggi daripada perkiraan pemerintah sebesar 14,8-15 persen.
Menurut Adi Wijaya, peneliti dari Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, jumlah orang miskin akan melonjak lebih banyak lagi jika pemerintah tidak memberikan bantuan langsung tunai (BLT). Tanpa pembayaran kompensasi kenaikan harga BBM itu, jumlah orang miskin akan melonjak 16,5 juta jiwa menjadi 53,7 juta jiwa.
"BLT menolong 3 juta kepala keluarga dari kelompok near poor (mendekati miskin)," katanya dalam jumpa pers di Jakarta kemarin.
Adi mengungkapkan jumlah penduduk miskin tahun lalu tercatat 37,2 juta jiwa atau sekitar 16,58 persen dari total penduduk.
Pemerintah menaikkan harga BBM rata-rata 28,7 persen pada 23 Mei lalu untuk mengurangi lonjakan beban subsidi akibat membubungnya harga minyak dunia. Sebagai kompensasinya, pemerintah memberikan bantuan tunai Rp 100 ribu per bulan per keluarga selama tujuh bulan. Pemerintah menyiapkan sekitar Rp 14,1 triliun, yang akan dibagikan kepada 19,1 juta keluarga. Di luar bantuan tunai, pemerintah menyiapkan sekitar 50 program pengentasan rakyat miskin.
Selain meningkatkan jumlah penduduk miskin, menurut Adi, kenaikan harga BBM juga akan menambah pengangguran terbuka baru, sehingga akhir tahun ini jumlahnya akan mencapai 9,7 juta jiwa atau 8,6 persen dari total penduduk. Angka pengangguran ini lebih tinggi dari kondisi Februari 2008 sebesar 8,43 persen.
"Jika tidak ada kenaikan harga BBM, angka pengangguran justru akan turun hampir dua ratus ribu orang," ujarnya.
Sekretaris Utama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Syarial Loethan tak sependapat dengan penelitian LIPI. "Jumlah orang miskin akan naik jika pemerintah tidak berbuat apa pun," katanya kepada Tempo di Jakarta kemarin.
Setelah menaikkan harga BBM, kata Syarial, pemerintah melakukan banyak upaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat miskin. Misalnya memberikan bantuan tunai, menambah jatah pembagian beras untuk rakyat miskin, menggalakkan program jaminan kesehatan masyarakat, memberikan beasiswa, menggiatkan program nasional pemberdayaan masyarakat padat karya, dan kredit usaha rakyat. "Jadi, pemerintah tetap optimistis akan tercapai target kemiskinan sekitar 14 persen tahun ini," ujarnya.
Di tempat terpisah, pakar sosiologi profesor Sajogyo mengatakan BLT tidak jelas tujuannya dan akan sulit dievaluasi. Guru besar dari Institut Pertanian Bogor itu pun menyarankan pemerintah sebaiknya mengganti program pemberian dana tunai itu dengan program lain yang lebih jelas dan terukur parameternya. "Dengan begitu, program bisa dievaluasi keberhasilannya," katanya di Bogor kemarin.PADJAR ISWARA | GUNANTO ES | DEFFAN PURNAMA | AGUS SUPRIYANTO
No comments:
Post a Comment